Bupati Dedi Nilai Ada Satu Penghambat Inovasi Daerah, Apa Itu?

Purwakarta -, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai ada sesuatu hal yg menjadi penghambat inovasi di daerah. Penghambat itu yakni sistem administrasi pemerintahan alias birokrasi.

Dedi menyampaikan selama ini sistem administrasi pemerintah seringkali menghambat inovasi yg diinisiasi oleh para pegawai. Akibatnya, pegawai kehilangan keberanian bagi mempraktikan inovasinya tersebut dalam rencana kerja. Akhirnya birokrasi itu mengakibatkan kemandegan dalam pembangunan yg dicanangkan pemerintah daerah.

Hal ini dia ungkapkan ketika bertindak sebagai pembicara dalam ceramah umum yg diselenggarakan di Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara BKN, di Bogor, Jawa Barat, Jum’at 7 April 2017.

"Ide inovatif dari pegawai ini tidak jarang terhalang sistem administrasi. Harusnya, berikan kebebasan kepada pegawai. Selama ini mekanismenya terlalu panjang," ungkap Dedi.

Untuk mengatasi kendala ini, pria yg juga budayawan Sunda tersebut memberikan solusi. Ia menegaskan, diperlukan sinergi antara pemimpin dengan pegawai agar setiap ide tersebut bisa dijawantahkan secara cepat dan tepat guna. Tanpa ini menurutnya, kelangsungan kerja sistem birokrasi tak mulai bisa menjawab tantangan zaman yg hari ini harus dikerjakan serba cepat.

"Salah sesuatu fungsi kepemimpinan itu memberikan advokasi kepada pegawai yg memiliki ide-ide bagus buat pembangunan. Ini mulai berdampak terhadap kinerja pegawai itu sendiri. Kalau dia mau 'ngaping' memberikan motivasi, pasti kerja pegawai mulai cepat, kami selama ini dituntut buat cepat menyelesaikan persoalan," kata orang nomor sesuatu di Purwakarta itu.

Dedi pun memberikan masukan, bahwa dalam rangka memulai langkah ini, diperlukan sistem rekrutmen yg sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, sistem perekrutan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi dalam rangka pengadaan tenaga kerja. Sehingga, kata dia, tes buat perekrutan tukang sapu tak boleh disamakan dengan tes yg diterapkan buat tenaga administrasi.

"Kita ini kan aneh, segala tes disatukan, jadi calon tukang sapu disamakan tesnya dengan calon pegawai yg telah sarjana. Apakah itu keadilan? Kalau rekrutmen telah berkeadilan maka langsung tetapkan sistem gaji yg juga berkeadilan. Tukang sapu, tukang sampah, sopir itu juga harus dihormati dengan gaji yg memadai," ujar Dedi.

Selain Dedi, Praktisi Hukum yg juga Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Harkristuti Harkisnowo pun memberikan materi dalam acara tersebut. Dalam materinya, ia cuma kelihatan mereview materi yg telah disampaikan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

"Ya sudah, apalagi, seluruh telah disampaikan oleh Kang Dedi. Pola pengembangan kepegawaian yg telah dilaksanakan oleh beliau itu luar biasa. Penekanan utamanya terletak pada perlindungan kepada pegawai agar berani berinovasi. Birokrasi harus seperti itu," jelasnya.

Source : liputan6.com

Terimakasih sudah membaca: Bupati Dedi Nilai Ada Satu Penghambat Inovasi Daerah, Apa Itu?