Heboh Kunjungan Pengurus MUI ke Israel

Jakarta -, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menjadi sorotan. Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan dua anggotanya berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Reuven Rivlin di Tel Aviv.

Sebuah foto yg diunggah di akun Twitter punya Presiden Israel Reuven Rivlin menunjukkan rapat kepala negara negeri Zionis itu dengan perwakilan umat Muslim.

Baca Juga

Dewan Pimpinan MUI Akan Rapat Soal Lawatan Pengurusnya ke Israel Sekjen: Pengurus Temui Presiden Israel Bukan Atas Nama MUI MUI Akan Panggil Istibsyaroh soal Kunjungan ke Israel

"Speaking with Muslim leaders from #Indonesia. #Israel has no war with #Islam. Indeed, we are not doomed to live together, it is our destinty," demikian cuitan di akun @PresidentRuvi pada 19 Januari 2017.

Dalam Twitternya, Presiden Rivlin mengungkapkan pertemuannya dengan sejumlah pemuka Muslim dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak memusuhi Islam.

Seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Israel, meeting itu digelar pada Rabu 18 Januari 2017. Pemuka Muslim yg dimaksud adalah delegasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pertemuan Rivlin dan delegasi MUI terselenggara atas inisiatif dari Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC).

 

 

Anggota Dewan Pertimbangan MUI Cholil Ridwan mengatakan, seharusnya anggota MUI tak boleh ada yg berkunjung ke sana atas nama lembaga. Apalagi bertemu Presiden Israel karena tak ada hubungan doplomatik antara Indonesia dengan Israel.

"Saya belum tahu. Tapi itu sangat tak patut dan karena Indonesia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Cholil ketika dihubungi , Jumat (20/1/2017).

"Dan secara politik, MUI tak ada hubungan dengan Israel," dia menambahkan.

Harusnya, kata Cholil, anggota MUI mampu belajar dari masalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika berkunjung ke Israel pada 1994. Saat itu Gus Dur mendapat reaksi negatif.

"Kan ada contoh Gus Dur yg tiba ke Israel. Jadi mengacu pada perkara yg lalu, mestinya pengurus MUI tak boleh ke sana (Israel). Sementara negara Timur Tengah baru bermusuhan dengan Isreal," ujar Ketua MUI 2005-2015 itu.

Namun, terkait sanksi seandainya memang benar Istibsyaroh melakukan kunjungan tersebut, Cholil belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya baru mulai mengonfirmasi kepada pihak terkait.

"Itu nanti aku cek, aku kira mestinya ada (sanksi). Saya enggak tahu persis (kejadian) itu," Cholil menandaskan.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menegaskan, kunjungan salah seorang pengurus MUI, Istibsyaroh, ke Israel bukan atas nama organisasi yg menjadi wadah musyawarah ulama Indonesia itu.

"MUI dalam waktu dekat mulai memanggil beliau bagi meminta klarifikasi atau tabayyun atas kunjungannya, karena kunjungan tersebut dikerjakan tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan MUI," kata Zainut Tauhid Saadi.

Menurut Zainut, pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut karena dinilai sudah menyalahi kebijakan organisasi.

MUI, kata dia, melarang seluruh pengurusnya buat berkunjung ke negara zionis dengan atau tanpa dalih apa pun.

"MUI sebagai salah sesuatu representasi umat Islam Indonesia berkomitmen bagi selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina," kata dia seperti dilansir dari Antara, Sabtu (21/1/2017).

Zainut menegaskan kebijakan tersebut sesuai dengan semangat konstitusi yakni menolak semua jenis bentuk penjajahan, karena tak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas menuturkan, tak ada yg tahu soal kepergian Istibsyaroh ke Israel.

"MUI tak tahu tentang kepergian yg bersangkutan kesana. Jadi itu bukan (atas nama MUI). Jadi MUI tak tahu," ucap Anwar kepada , Sabtu (21/1/2017).

Meski belum mengetahui, lanjut dia, MUI mengecam betul tindakan berpergian ke Israel. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan semangat Indonesia yg mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

"Meskipun tak tahu, MUI sangat menyesalkan adanya kunjungan tersebut. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan alinea pertama mukkadimah UUD 45," tandas Anwar.

Dia menyampaikan jajarannya mulai mengadakan rapat, guna membahas persoalan ke Israel.

"Kita mulai meeting dengan Dewan Pimpinan MUI. Rencananya hari Selasa (24 Januari 2017) besok," kata Anwar.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK angkat bicara terkait kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan dua anggotanya berkunjung ke Israel 

"Soal MUI aku belum dengar kabarnya, kalau negara seperti Israel yg tak ada hubungan diplomatik, yg tak boleh berkunjung itu biasanya pejabat negara, jadi nanti di paspornya tertulis tak boleh mengunjungi Israel," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat 20 Januari 2016.

JK menjelaskan, meski pejabat negara dilarang mengunjungi Israel, masyarakat sipil Indonesia banyak sekali yg berkunjung bagi berziarah.

"Kalau orang biasa itu, banyak sekali yg berkunjung ke sana buat pergi berziarah, Kristen berziarah ke sana, Islam ke Masjid Al Aqsa, itu rutin," kata dia.

Dia mengaku pernah mengunjungi Israel ketika tak menjabat di pemerintahan. "Gus Dur pernah ke sana, aku pernah ke sana, tetapi dalam posisi bukan pejabat," ucap JK.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan MUI agar jangan sampai kunjungan pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016," kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, menetapkan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

"Keputusan itu mampu berubah, seandainya Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yg telah dirampas," kata Abdul Kharis.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yg dikerjakan oleh salah sesuatu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

"Sebagai umat Islam, aku tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yg nota bene yaitu panutan umat Islam, malah ke Israel," kata Abdul.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin mengingatkan kebijakan Indonesia adalah mendukung penuh upaya perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap penjajahan Israel. Karena itu, ia menegaskan, setiap warga negara Indonesia harus mengikutinya tanpa terkecuali.

"Sikap Indonesia tegas bahwa tetap ingin memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka penuh. Semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," kata Hasanuddin, di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Hasanuddin mengatakan, dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina semakin ditegaskan dengan kehadiran perwakilan Indonesia dalam acara Konferensi Pembebasan Palestina di Paris, Prancis pada minggu lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan kehadiran Istibsyaroh bertemu presiden Israel itu membawa nama institusi MUI atau atas nama pribadi yg bersangkutan.

"Kalau mengundang lembaga kepada yg bersangkutan atas nama pribadi, tak mungkin karena yg ditemuinya adalah presiden Israel," ujar dia.

Hasanuddin menilai, harus ada klarifikasi yg bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI karena tak mungkin pribadi atau seorang turis dapat bertemu presiden.

Menurut dia, masyarakat harus tahu dulu kebijakan politik Indonesia terhadap Palestina bahwa sejak Indonesia merdeka, kebijakan Indonesia sama merupakan tak seorang pun pejabat negara Indonesia yg diizin pemerintah berkunjung ke Israel.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengingatkan agar segala pihak hati-hati terhadap lobi Israel buat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Indonesia.

"Biasanya lobi-lobi zionis ini kuat sekali mau pengaruhi orang yg dianggap mampu jadi simbol penerimaan Israel," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Menurut Fahri, Indonesia dengan Israel tak mempunyai hubungan diplomatis. "Yang perlu disadari kalian tak milik hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kunjungan perwakilan MUI itu memperlihatkan penghinaan untuk pelopor bangsa Indonesia," ujar dia.

Source : liputan6.com

Terimakasih sudah membaca: Heboh Kunjungan Pengurus MUI ke Israel